Office Now – Usaha pertambangan di Indonesia berkembang pesat. Para pengusaha wajib melengkapinya dengan izin usaha PT jasa pertambangan, agar usaha yang dijalankan legal. Syarat dan prosedur mengurus perizinannya sangat mudah setelah adanya peraturan baru.
Mengenal Izin Usaha PT Bidang Pertambangan
Izin usaha PT pertambangan merupakan izin yang diberikan oleh pemerintah kepada badan usaha. Jasa pertambangan yang berbentuk Perseroan Terbatas merupakan perusahaan yang berdiri melakukan kegiatan usaha penunjang pertambangan mineral dan batubara.
Sehingga untuk memulai bisnis dan kegiatan usahanya harus memenuhi syarat pendirian PT. Selain itu, perusahaan juga harus memiliki perizinan berusaha berbasis risiko.
Untuk mendapatkan izin usaha PT pertambangan harus memiliki maksud dan tujuan usaha pada akta pendirian. Sesuai dengan KBLI 09900 dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan lampiran III dari Peraturan ESDM nomor 5 tahun 2021. Aturan tersebut mengatur mengenai standar usaha jasa pertambangan.
Perusahaan yang Mengajukan Izin Usaha PT Pertambangan
Adapun untuk perusahaan yang bisa mengajukan izin usaha PT di bidang pertambangan, antara lain:
Perusahaan Perencana, Pelaksana dan Pengujian
Untuk mendapatkan perizinan, maka perusahaan yang menjalankan konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan di bidang:
- Penyelidikan umum
- Perusahaan eksplorasi
- Studi kelayakan
- Perusahaan konstruksi pertambangan
- Pengangkutan
- Lingkungan pertambangan
- Perusahaan pascatambang dan reklamasi
- Keselamatan dan kesehatan kerja
Perusahaan Konsultasi, Perencanaan dan Pengujian
Selain itu, untuk perusahaan konsultasi, perencanaan dan pengujian pada bidang:
- Penambangan
- Pengolahan dan pemurnian
Mendirikan PT dengan beberapa bidang usaha diperbolehkan selama masih berada pada KBLI yang sesuai. Nantinya, perizinan yang akan Anda dapatkan biasanya dalam bentuk Surat Keputusan.
Syarat Izin Usaha PT Bidang Pertambangan
Landasan hukum dari perizinan usaha pertambangan ada pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada pasal 33 ayat 3 menjelaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam dikuasai negara serta digunakan untuk kemakmuran rakyat.
Selain itu, ada Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 yang mengatur tentang pertambangan batubara dan mineral. Permohonan perizinan PT apa saja harus disiapkan, antara lain:
Persyaratan Administrasi
Hal pertama yang bisa Anda siapkan adalah persyaratan administrasi untuk izin usaha PT pertambangan, antara lain:
Surat Permohonan
Untuk surat permohonan ini, bisa Anda tulis menggunakan Bahasa Indonesia yang formal serta jelas.
Susunan Direksi dan Daftar Pemegang Saham
Anda juga harus mempersiapkan syarat lainnya, seperti:
- Siapkan Kartu Keluarga para pemegang saham atau dari susunan direksi.
- Pas foto dengan latar belakang merah berukuran 4 X 6.
- Syarat selanjutnya adalah fotokopi e-KTP yang masih aktif.
Surat Keterangan Domisili
Persyaratan selanjutnya, yaitu surat keterangan domisili. Surat keterangan ini bisa Anda dapatkan dari kelurahan tempat sesuai dengan tempat perusahaan berdiri. Untuk mendapatkan surat keterangan ini, juga harus dilengkapi dengan beberapa dokumen legal lainnya, yaitu:
- Sertakan profil dari badan usaha perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan.
- Dokumen legal selanjutnya, yaitu akta pendirian yang mendapat pengesahan dari notaris atau pejabat yang berwenang.
- Selain itu, Nomor Wajib Pajak yang bisa Anda ajukan di kantor pajak wilayah setempat.
Persyaratan Teknis
Setelah mempersiapkan persyaratan administratif, prosedur mendirikan PT bidang pertambangan harus menyiapkan persyaratan teknis, antara lain:
- Siapkan daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli atau geologi yang memiliki pengalaman 3 tahun.
- Sertakan juga peta wilayah dan lengkapi juga dengan batas koordinat geografis.
- Laporan lengkap eksplorasi.
- Sertakan juga laporan studi kelayakan.
- Siapkan rencana kerja serta anggaran perusahaan.
- Rencanakan juga reklamasi dan pasca tambang. Anda juga bisa menyertakan tenaga ahli.
Persyaratan Lingkungan
Untuk persyaratan lingkungan ini, Anda bisa mempersiapkan pernyataan untuk mematuhi ketentuannya. Ketentuan tersebut mengacu pada peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan.
Persyaratan Eksplorasi
Terakhir, persyaratan eksplorasi harus Anda penuhi. Persyaratan eksplorasi untuk mengurus izin usaha PT pertambangan merupakan bukti penempatan jaminan kegiatan eksplorasi.
Selain itu, ada bukti pembayaran harga atas nilai kompensasi dana informasi hasil pertambangan yang bisa Anda sertakan. Untuk biaya mendirikan PT 2021 tergantung pada kebijakan daerah masing-masing. Sebab, peraturan pertambangan tidak sama di beberapa daerah.
Proses Izin Usaha PT Bidang Pertambangan
Syarat mendirikan PT 2021 pada bidang pertambangan, selain mengikuti aturan umum juga harus menyiapkan persyaratan khusus. Selanjutnya, Anda bisa memahami proses memperoleh IUJP atau Izin Usaha Jasa Pertambangan, yaitu:
- Menentukan bidang dan subbidang yang akan perusahaan jalankan.
- Perusahaan wajib menyiapkan 3 tenaga ahli yang memiliki sertifikat sesuai bidang.
- Perizinan dasar dan operasional pada semua bidang harus valid dan masih berlaku.
- Memiliki pengalaman kerja sesuai dengan bidang yang akan dijalankan.
- Wajib memiliki peralatan utama serta pendukung untuk pekerjaan.
- Sistem management dan safety sesuai dengan ISO 9001; OHSAS dan ISO 14001.
- Selain itu, perusahaan juga harus memiliki akta khusus pertambangan.
- Perusahaan juga harus melengkapi persyaratan administrasi dll.
Untuk pengurusan izin dasar pembuatan PT online bisa mengunjungi website resmi OSS.
Hak dan Kewajiban Pemegang IUJP
Tata cara pemberian wilayah, perizinan dan pelaporan kegiatan usaha pertambangan mengacu pada Permen nomor 11 tahun 2018. Sehingga hak dan kewajiban pemegang izin usaha PT jasa pertambangan, antara lain:
Kewajiban Pemegang IUJP
- Perusahaan memiliki kewajiban untuk mengutamakan produk dalam negeri.
- Menggunakan sub-kontraktor lokal sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Selain itu, perusahaan juga harus mengutamakan tenaga kerja lokal.
- Untuk melakukan kegiatan usaha, perusahaan harus sesuai dengan bidangnya.
- Perusahaan melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan optimalisasi pembelanjaan lokal. Baik itu untuk barang maupun jasa di bidang pertambangan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha.
- Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan keselamatan pertambahan. Ketentuan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Untuk penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan kegiatan berkaitan dengan pemberian IUJP melalui pemegang IUP atau IUPK. Ketentuan penyusunan tersebut juga menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang ada.
- Tidak hanya pada penyusunan laporan, melainkan juga para pengangkatan penanggung jawab operasional. Sesuai dengan pemimpin tertinggi di lapangan.
- Perusahaan harus memiliki tenaga teknik pertambangan yang memiliki kompetensi sesuai dengan peraturan perundangan.
Hak Pemegang IUJP
Untuk pendirian PT hukumonline juga mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Sehingga perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan juga memiliki hal setelah memegang IUJP, antara lain:
- Perusahaan memiliki hak untuk melakukan kegiatan sesuai dengan bidang usahanya.
- Adanya perubahan bidang usaha yang dijalankan sudah tercantum dalam IUJP. Hal ini bisa dilakukan setelah menyampaikan permohonan kepada menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangan.
- Selain itu, perusahaan juga bisa melakukan perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan perundangan yang berlaku.
Bidang pertambangan termasuk bidang usaha yang besar sehingga persyaratan lebih banyak dari bidang usaha lainnya. Namun, setelah melengkapi izin usaha PT jasa pertambangan, maka perusahaan akan tenang dalam menjalankannya. Selain tidak menyalahi aturan, juga akan mendapatkan perlindungan hukum.