About Us

About Us
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Contact Info

684 West College St. Sun City, United States America, 064781.

(+55) 654 - 545 - 1235

[email protected]

Pembuatan Akta Notaris PT, Tahapan penting untuk Legalitas Perusahaan

Pembuatan Akta Notaris PT

Office Now – Pembuatan akta notaris PT merupakan langkah yang paling penting dalam pembuatan terutama yang berkaitan dengan bisnis.  Sebab fungsinya tidak hanya sebagai legalitas, namun  juga merupakan dasar hukum untuk kemenhumkam mengeluarkan SK pengesahan PT.

Notaris merupakan salah satu bukti sahih dari sebuah pendirian perusahaan dan mempunyai kekuatan hukum yang diakui oleh negara Indonesia. Oleh karenanya tahapan awal ini wajib. Salah satunya adalah sebagai bukti konkrit bahwa terdapat kegiatan bisnis yang akan yang beroperasi secara legal.

Apa yang Dimaksud Dengan Pembuatan Akta Notaris PT

Apa yang Dimaksud Dengan Pembuatan Akta Notaris PT

Membuat akta pendirian PT tidaklah terlalu sulit. Pelaku usahanya perlu mengumpulkan beberapa dokumen yang berkaitan dengan persyaratan pembuatan akta notaris tersebut.  Jika semuanya lengkap, maka dalam 10 hari kerja, dokumen tersebut sudah dapat Anda dan pendiri lain tandatangani.

Dalam proses pembuatan akta pendirian PT, bukan hanya pelaku usaha saja yang terlibat, tetapi juga bagi rekan kerja yang merupakan pendiri. Pasalnya, pada dokumen tersebut akan terdapat berbagai keterangan yang sahih tentang asal muasal serta kegiatan bisnis tersebut.

Dalam proses pengesahannya, Anda perlu hadir bersama-sama menandatangani dokumen tersebut di hadapan notaris. Bahkan, saking pentingnya dokumen tersebut, jika salah satu pendiri tidak hadir, wajib untuk memberikan surat kuasa agar seseorang menandatangani akta tersebut atas namanya.

Baru setelah proses tersebut, notaris akan menerbitkan akta pendirian PT yang selanjutnya akan menjadi salah satu dokumen pengantar pada Kemenkumham. Nanti setelah pihak kementerian memeriksa kesahihannya dan terbukti valid, maka akan menerbitkan SK Pengesahan Pendirian PT.

Peranan Notaris 

Dalam pembuatan akta notaris PT tentu saja perlu disahkan oleh pejabat yang berwenang.  Dalam ini adalah notaris.  Peranannya sangat penting karena sudah diakui negara sebagai salah satu profesional yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik tentang pembuatan pendirian PT.

Peran notaris dalam pembuatan akta pendirian PT, selain sebagai pejabat yang berwenang adalah sebagai berikut:

  1. Memastikan bahwa pihak yang mengajukan sudah memenuhi seluruh persyaratan yang telah undang-undang tentukan untuk mendirikan sebuah PT
  2. Memformulasikan bahasa Akta Pendirian sesuai dengan tujuan pembuatan pendirian PT.
  3. Sebagai pejabat yang berwenang untuk mengesahkan dokumen autentik pendirian PT.

Peranan notaris dalam proses pembuatan akta pendirian PT sangatlah penting. Oleh karenanya perlu  memperhatikan kriteria yang telah Kemenhumkam tentukan sebagai seorang notaris. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

  • Selesai menempuh pendidikan sebagai notaris
  • Mengambil Sumpah Jabatan Notaris
  • Terdaftar pada Kemenkumham sebagai notaris

Biaya Pembuatan Akta Notaris

Biaya Pembuatan Akta Notaris

Oleh karena dokumen akta pendirian PT merupakan berkas yang sangat penting maka diperlukan biaya pembuatan akta notaris pendirian PT yang jumlahnya bisa berbeda-beda. Pada umumnya mengikuti ketentuan sebagai berikut: 

  • Biaya pembuatan akta notaris PT bergantung pada wilayah kerja notaris tersebut yaitu apakah di ibukota, kota, maupun kabupaten
  • Bergantung pula apakah pelaku usaha menggunakan layanan biro jasa yang membantu kemudahan proses tersebut
  • Mempertimbangkan tingkat pengalaman notaris dalam membuat akta pendirian PT

Dengan adanya beberapa faktor tersebut maka pelaku usaha tidak dapat menyamaratakan biaya pembuatan akta pendirian PT pada setiap daerah. Sebab, ada banyak komponen yang mempengaruhinya. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat menghubungi kantor notaris terdekat.

Persyaratan Pembuatan Akta Pendirian PT

Dokumen akta pendirian PT merupakan berkas prinsip yang harus perusahaan miliki sebelum melakukan pengajuan SK pengesahan dari Kemenhumkam. Untuk melakukan pengajuan tersebut, maka pelaku usaha wajib melengkapi semua persyaratan pembuatan Akta Pendirian PT.

Adapun syarat pembuatan akta pendirian PT adalah sebagai berikut:

  • Jika perusahaan  berbentuk PMDN atau permodalan dalam negeri maka wajib menyertakan fotokopi e-KTP pemegang saham dan pengurus perusahaan
  • Jika perusahaan berbentuk penanaman modal asing atau PMA maka selain e-KTP bagi WNI, maka bagi warga negara asing menyertakan paspor atau KITAS
  • Fotokopy Nomor Pokok Wajib Pajak pribadi pengurus perusahaan serta pendirinya 
  • Pernyataan domisili perusahaan dari instansi yang terkait lengkap dengan dengan materai secukupnya
  • Surat pernyataan berupa setoran modal dari lembaga perbankan yang terkait lengkap dengan materai secukupnya
  • Adanya pernyataan KBLI untuk perusahaan lengkap dengan materai
  • Adanya dokumen susunan pemegang saham

Langkah-Langkah Pembuatan Akta Notaris

Langkah-Langkah Pembuatan Akta Notaris

Setelah seluruh dokumen tersebut Anda lengkapi maka langkah selanjutnya dalam mengunjungi notaris. Anda dapat memilih untuk menggunakan jasa notaris sesuai dengan domisili PT yang terdekat atau sesuai dengan keinginan. Semuanya akan berpengaruh langsung pada pembiayaan karena wilayahnya. 

  1. Kunjungilah Notaris yang terdekat sesuai dengan kebutuhan Anda. Bisa bertanya kepada asosiasi Notaris yang bisa dicari di Google atau kemenhumkam.
  2. Berkonsultasilah terlebih dahulu tentang kelengkapan seluruh dokumen yang Anda butuhkan untuk membuat akta pendirian tersebut.
  3. Serahkan seluruh dokumen yang Anda miliki untuk dicek kelengkapannya.  Petugas administrasi yang bekerja pada notaris tersebut tentu akan membantu Anda melihat dan menentukan kekurangan berkas yang perlu.
  4. Tetapkanlah calon nama perusahaan sesuai dengan ketentuan penamaan PT. Tentu saja berbeda antara PMA dengan PMDN. Siapkan 3 cadangan nama agar jika nanti sudah terpakai oleh perusahaan lain, dapat langsung segera mencari dengan dua nama yang lainnya. Sehingga pemeriksaannya berjalan dengan cepat.
  5. Notaris memeriksa calon nama tersebut apakah sesuai dengan ketentuan yang ada oleh Kemenhumkam
  6. Setelah notaris mengetahu status nama calon perusahaan Anda, maka langkah selanjutnya adalah membuat draft akta pendirian. Seluruh prosesnya akan sesuai dengan dokumen dan ketentuan berlaku sesuai dengan jenis PT serta KBLI yang Anda tentukan bersama pendiri.
  7. Tunggulah beberapa waktu sekitar paling lama 10 hari kerja agar notaris dapat mempersiapkan draft tersebut
  8. Setelahnya notaris akan memanggil Anda dan pendiri PT lainnya untuk menandatangani berkas akta pendirian PT.  Jika ada yang berhalangan, maka wajib membuat surat kuasa agar seseorang menandatangani akta tersebut atas namanya.  Namun akan lebih baik jika semuanya dapat hadir dan menandatanganinya langsung.
  9. Jika seluruh pendiri perusahaan sudah menandatanganinya, kemudian notaris akan memprosesnya lagi untuk membuat akta pendirian yang secara legal. Setelah dokumen itu selesai maka Anda akan memiliki akta pendirian PT. Namun, langkah legalitas perusahaan belum selesai. 

Pendaftaran Ke OSS

Setelah itu notaris akan mendaftarkan akta pendirian tersebut ke dalam sistem OSS agar perusahaan Anda mendapatkan SK pengesahan dari Kemenhumkam. Tujuannya agar perusahaan tersebut terlindungi dan negara mengakui keberadaannya. Tanpa SK pengesahan tersebut, maka kegiatan bisnis Anda masih belum jelas legalitasnya.

Oleh karena itu tunggu sampai proses legalitas yang berupa dokumen dari Kemenhumkam selesai seluruhnya. Baru menjalankan kegiatan produksi secara massal.  karena tanpa dokumen legalitas tersebut maka jika terjadi sesuatu kegiatan bisnis yang Anda lakukan akan melanggar hukum dan dapat terkena denda.

Oleh karena pembuatan akta notaris PT merupakan tahapan yang penting, maka Anda perlu untuk segera melakukannya. Agar proses pengesahan pendirian perusahaan berjalan dengan lancar dan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.