Office Now – Melengkapi segala syarat pendirian PT akan lebih memudahkan seseorang dalam melakukan pengurusan badan usahanya. Dengan begitu pemilik bisa lebih efisien dalam pengaturan waktu guna merampungkan segala berkas-berkas yang diperlukan.
Apalagi kini segala proses administrasi dipersingkat dan dapat dilakukan secara online. Jadi tidak ada alasan lagi untuk menunda mendapat legalitas dalam bentuk badan usaha PT. Selain itu tentunya ada berbagai manfaat yang nanti dirasakan jika perusahaan sudah berbadan hukum yang resmi. Salah satunya ialah mendapatkan perlindungan sesuai ketetapan UU.
Syarat Pendirian PT Beserta Tahapannya
Sesuai dengan yang tertulis dalam UU Nomer 40 tahun 2007, PT merupakan usaha berbadan hukum yang modalnya berasal dari saham-saham. Jadi syarat pendirian PT yakni harus ada pemilik dengan sekutunya yang mana mereka bersama-sama menanam modal sebagai amunisi kegiatan usaha.
Namun berdasarkan aturan terbaru, anggota PT tidak hanya terdiri atas kongsi atau kelompok. Dengan adanya aturan pembuatan PT perorangan, maka individu pun kini bisa mendaftarkan usahanya menjadi bentuk Perseroan.
Tentunya hal ini merupakan angin segar bagi para pelaku bisnis untuk mendapatkan legalitas dan perlindungan hukum. Maka berikut adalah prosedur yang harus dijalankan bagi mereka yang hendak mendaftarkan usahanya menjadi bentuk PT.
Proses pengajuan nama Perseroan
Sebagai syarat pendirian Perseroan yang pertama ialah perusahaan harus sudah memiliki nama Perseroan yang didaftarkan secara resmi. Nama tersebut nantinya akan didaftarkan kepada Sistem Administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum di bawah Kemenkumham. Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk pengajuan nama resmi tersebut ialah:
- Formulir asli yang telah dilengkapi isinya bersama dengan pendirian surat kuasa.
- Berisikan fotokopi KTP dari para pendiri dalam hal ini para pemegang saham beserta jajaran pengurus PT.
- Melampirkan KK para pendiri serta pimpinan Perseroan.
Nantinya proses ini bertujuan untuk mengecek nama yang akan digunakan pada perusahaan. Adanya syarat pendirian PT ini ialah agar nama Perseroan yang dipakai tidak sama dengan nama perusahaan yang sudah mendaftar sebelumnya.
Sehingga idealnya, proses pengajuan nama harus menyertakan tiga sampai empat nama cadangan sekaligus. Nantinya nama tersebut akan disetujui oleh Kemenkumham. Hal tersebut mengacu pada UUPT dan PP RI No.43 tahun 2011 yang mengatur Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama PT.
Pembuatan akta pendirian PT oleh notaris
Selanjutnya ialah proses pengurusan akta pendirian Perseroan yang mana proses ini dilakukan di hadapan notaris yang memiliki kewenangan. Akta notaris ini merupakan bukti resmi yang menyatakan bahwa memang benar telah berdiri sebuah PT dengan nama tersebut. Adapun poin penting yang harus diperhatikan pada pembuatan akta ialah:
- PT harus berdomisili di wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan penyebutan nama kota dan alamat lengkap Perseroan. Alamat tersebut merupakan lokasi di mana perusahaan melakukan kegiatannya atau sebuah kantor pusat.
- Pendiri PT sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang, namun pada PT individu pendiri PT boleh hanya terdiri dari seorang saja.
- Akta notaris dengan menggunakan Bahasa Indonesia.
- Informasi mengenai pembagian saham-saham yang dimiliki para pendiri. Namun jika saham dilebur, kepimilikan tersebut dapat tidak diikutsertakan dalam keterangan.
- Memiliki modal dasar minimal 50juta rupih, namun modal minimal yang dapat disetorkan yakni sebesar 25persen saja.
- Berisikan pula magsud dan tujuan berdirinya PT, dalam hal ini visi misi perusahaan tersebut. Selain itu bidang usaha yang digeluti Perseroan harus disertakan juga misalnya akomodasi, kuliner, pertambangan, atau yang lainnya.
- Memiliki minimal 1 yang menjabat sebagai Direktur serta 1 orang sebagai Komisaris.
- Para pemegang saham PT diwajibkan seorang WNI kecuali perusahaan mendapat pendanaan dari asing yang kemudian disebut PT Pemilik Modal Asing.
- Penetapan jangka waktu PT berdiri, bisa antara 10-20 tahun atau bahkan selamanya atau berlaku untuk seumur hidup.
Pernyataan domisili untuk syarat pendirian PT
Untuk syarat pendirian PT selanjutnya ialah membuat pengajuan Surat Keterangan Domisili Perusahaan. Surat ini diminta di kantor kelurahan sesuai dengan lokasi Perseroan berada. Dokumen ini ialah bukti bahwa memang benar gedung perusahaan berada di tempat yang dimagsud. Adapun syarat lain yang perlu disiapkan untuk pengajuan SKDP ini ialah:
- Surat perjanjian sewa menyewa bagi perusahaan yang tidak berdomisili di gedung atau kantor tersebut.
- Jika PT tidak berdiri di gedung perkantoran, maka wajib menyertakan IMB.
- Fotokopi KTP Direktur perusahaan.
- Fotokopi PBB pada setahun terakhir.
Pendaftaran NPWP untuk syarat pendirian PT
Pendaftaran NPWP untuk Perseroan diajukan di kantor pajak sesuai dengan lokasi PT berada. Untuk kelengkapan lain yang harus dibawa yakni:
- SKDP.
- Fotokopi KTP Direktur jika WNI, dan untuk PT PMA melampirkan paspor bagi WNA yang menjabat sebagai Direkturnya.
- NPWP pribadi pemegang jabatan Direktur.
- Akta pendirian PT yang sebelumnya sudah dibuat di notaris.
Membuat anggaran dasar untuk jalannya PT
Berkas-berkas permohonan diajukan kepada Kemenkumham untuk memperoleh pengesahan anggaran dasar PT yang merupakan akta pendiriannya. Hal ini sesuai dengan UUPT yang menjadi landasan tata cara berdirinya sebuah Perseroan. Kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:
- Akta pendirian PT yang asli.
- Bukti transfer ke bank sesuai dengan anggaran pendirian PT.
- Pembayaran berita acara negara yang dibuktikan dengan dokumen PNBP.
Mengajukan SIUP untuk syarat pendirian PT
Surat Izin Usaha Perusahaan dipakai sebagai syarat pendirian PT agar dapat beroperasi sesuai bidang yang dijalankannya. Tetapi untuk diketahui setiap bidang usaha yang tidak berbadan hukum sekalipun sebenarnya diwajibkan mengurus SIUP.
Terutama jika usaha tersebut termasuk ke dalam KBLUI sebagaimana ketetapan Peraturan KBPS No.57 tahun 2009, dengan klasifikasi berikut ini:
- Kecil dimiliki oleh perusahaan kecil dengan kekayaan bersih antara 50juta sampai 500juta rupiah.
- Menengah merupakan izin yang dipunyai perusahaan yang memiliki kekayaan bersih antara 500juta hingga 10miliar rupiah.
- Besar ialah perusahaan dengan kekayaan bersih melebihi 10miliar yang juga mencakup segala asetnya seperti tanah dan bangunan.
Permohonan Tanda Daftar Perusahaan
Pendaftaran TDP diajukan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun kepala Koperasi dan UMKM di kota setempat. Perusahaan yang telah berhasil mendapatkan permohonan akan mendapatkan sertifikat TDP sebagai bukti pendaftaran usahanya.
Pengeluaran Berita Acara Negara atas PT
Apabila seluruh dokumen di atas sudah dipenuhi, maka selanjutnya PT wajib melaporkan perusahaannya pada Kemenkumham. Nantinya akan dibuatkan berita acara mengenai pembentukan PT tersebut dan akan disiarkan oleh BNRI. Pasca penyiaran tersebut maka secara sah Perseroan tersebut dinyatakan sudah benar-benar berdiri dan keberadaannya legal.
Apabila kesulitan memenuhi syarat pendirian PT, pengusaha bisa meminta bantuan para konsultan ahli. Mereka akan memberikan penjelasan rinci mengenai tata cara pembentukan badan usaha yang sesuai UU di Indonesia. Menggunakan jasa ahli tentu berujung pada penghematan biaya. Data akan diproses dengan mulus tanpa perlu cemas akan adanya pungli.