Office Now – Sebagai pelaku usaha yang masih pemula sangat disarankan untuk mengetahui prosedur dan syarat legalitas PT yang akan didirikan. Sejak awal tahun 2016 pemerintah sudah memberikan kemudahan kepada seluruh pelaku usaha yang ingin mendirikan usaha dengan prosedur yang mudah.
Dibandingkan dengan negara lainnya yang sudah memiliki pengusaha tidak terhitung, pemerintah sangat optimis kalau dengan memberikan izin usaha untuk mendirikan usaha dinilai sangat baik sekali. Dan mampu membantu pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja yang banyak untuk masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.
Oleh karena itu pemerintah berinisiatif memberikan kemudahan pendirian Perseroan Terbatas (PT) seperti yang banyak dilakukan oleh perusahaan besar lainnya untuk melegalkan usaha mereka, seperti legalitas pt indofood.
Agar tidak penasaran dengan prosedur dan syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan legalitas PT, sebaiknya Anda simak ulasan di bawah ini!
Prosedur dan Syarat yang Harus Diketahui Untuk Legalitas PT
Ada beberapa prosedur yang harus Anda ketahui sebagai pelaku usaha pemula yang ingin mendirikan PT, antara lain:
Persiapan Modal Untuk Mendirikan PT
Modal dasar pembentukan PT yang harus disiapkan menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas adalah sebesar 50 juta rupiah dengan minimal 25 persen untuk modal. Tapi sayangnya persyaratan tersebut masih dianggap berat oleh pelaku usaha yang memiliki modal pas-pasan. Meskipun mereka sudah paham kalau untuk mendirikan PT harus berlandaskan badan hukum mampu untuk mengurangi resiko berusaha di kemudian hari.
Untuk menyikapi hal tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan aturan baru. Yaitu pendirian PT tetap bisa didirikan dengan besaran modal dasar yang disesuaikan pada kesepakatan pendirinya.
Domisili Usaha
Sebagian besar pelaku usaha yang memiliki perusahaan tidak memiliki kantor fisik. Untuk menyiasati agar tetap bisa memiliki SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan), akhirnya mereka memutuskan untuk menyewa kantor virtual. Meskipun kantor yang dimiliki adalah virtual, namun untuk kegiatan perusahaan akan tetap dianggap nyata karena sudah memiliki alamat kantor yang asli.
SKDP sangat diperlukan sekali bagi pelaku usaha, dengan adanya SKDP Anda bisa mendapatkan legalitas usaha lainnya, seperti yang dilakukan oleh perusahaan lainnya untuk melakukan legalitas pt Simbiotik Multitalenta Indonesia.
Tidak hanya itu saja, dengan adanya SKDP Anda juga bisa membuat NPWP badan, SIUP, TDP, dan lainnya. Hanya saja untuk memiliki kantor virtual Anda harus memenuhi syarat utama, yakni salah satu pendiri PT harus memiliki KTP sesuai dengan kantor virtual didirikan.
Menentukan Bidang Usaha Sesuai KBLI
Ada poin-poin yang harus Anda perhatikan dalam menentukan bidang usaha, yaitu:
- Pelaku usaha diberikan kebebasan untuk memilih bidang usaha yang diinginkan, hanya saja dilarang untuk membangun usaha yang tertutup dan dilarang oleh pemerintah.
- Bidang usaha yang sudah ditentukan wajib untuk dimasukkan dan dicantumkan dalam akta pendirian PT.
- Bidang usaha yang Anda pilih juga nantinya akan menentukan jenis usaha yang akan Anda jalani.
Bidan usaha yang Anda pilih disarankan agar spesifik dan sesuai dengan KLBI. Anda juga harus memperhatikan kode yang ada pada KBLI dengan teliti, karena hal tersebut bersangkutan dengan prosedur pengurusan izin usaha Anda, seperti legalitas PT Trust Global Karya.
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sendiri adalah klasifikasi kegiatan ekonomi yang dijadikan sebagai rujukan pada instansi untuk melihat kode dari bidang usaha, yang mana juga menentukan jenis usaha yang sesuai.
Ada dua jenis KBLI yang masih digunakan sampai saat ini, yakni KBLI Tahun 2009 dan KBLI Tahun 2015. Dan KBLI Tahun 2015 ini adalah pemutakhiran data lapangan usaha yang ada pada KBLI sebelumnya di tahun 2019. Yang mana pada prosesnya melihat pergerakan perubahan pola serta perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia.
Prosedur Pengajuan NPWP Perusahaan
Selanjutnya adalah mengajukan pengajuan dan penerbitan NPWP perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Ternyata untuk proses pengajuan dan penerbitannya pelaku usaha tidak diwajibkan untuk melakukannya ke KAntor Pelayanan Pajak yang ada di domisili perusahaan.
Sebab bila surat keterangan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM sudah didapatkan maka proses selanjutnya adalah tinggal menunggu proses penerbitan NPWP PT.
Tapi sayangnya sampai saat ini masih belum dapat dipastikan apakah prosedur dan persyaratan dari penerbitan NPWP PT ini sudah bisa dijalankan serentak di seluruh Indonesia atau sebaliknya. Sebab setiap wilayah yang ada di Indonesia memiliki aturan yang berbeda-beda sesuai dengan kewenangan atau kebijakan pemerintah daerah.
Prosedur dan Persyaratan SIUP dan TDP
Pembahasan selanjutnya adalah mengenai prosedur pengajuan SIUP dan TDP usaha untuk legalitas PT seperti legalitas PT Sibayak Pratama Indonesia yang ada di wilayah Jakarta. Kalau sebelumnya untuk mengurus SIUP dan TDP harfus dilakukan secara langsung, atau mendatangi kantor terkait. Saat ini pelaku usaha bisa membuat SIUP dan TDP secara online.
Ada banyak situs yang bisa Anda manfaatkan untuk membuat surat izin usaha dan TDP. Namun dari sekian banyak situs resmi atau aplikasi yang beredar di internet, pemerintah menyarankan untuk melakukannya di situs resmi yang sudah mereka dirikan, yakni di OSS.
Online Single Submission atau OSS merupakan lembaga yang dimiliki oleh pemerintah nonkementerian. Yang mana bertugas untuk melaksanakan sebagian besar urusan pemerintah, utamanya di bidang koordinasi penanaman modal. Lembaga OSS ini memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan pemerintah, yang diantaranya:
- Menerbitkan Perizinan Berusaha
- Menetapkan kebijakan pelaksanaan Perizinan Berusaha
- Menetapkan petunjuk pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha
- Mengelola serta bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem OSS
- Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam melakukan pelaksanaan, pengelolaan, sampai dengan pengembangan sistem OSS
Tidak sampai disitu saja, karena ternyata lembaga OSS juga memiliki kewenangan untuk mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal tersebut bisa dilakukan bila:
- Pelaku usaha tidak melakukan kegiatan yang sesuai dengan NIB
- NIB dinyatakan tidak sah atau batal berdasarkan pada pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
Pengurusan SIUP dan TDP dengan Aplikasi JakEvo
Selain di OSS, Anda juga bisa membuat SIUP dan TDP dengan menggunakan aplikasi JakEvo. Aplikasi tersebut dianggap memiliki dampak yang positif bagi prosedur dan persyaratan legalitas PT.
Selain memiliki dampak yang positif, pengajuan di aplikasi JakEvo juga mampu untuk menangani pembuatan SIUP dan TDP dengan mudah, asal sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
Salah satu contoh kemudahan yang bisa Anda dapatkan di aplikasi ini adalah bila pada proses sebelumnya dibutuhkan 14 surat pernyataan yang wajib disiapkan. Di JakEvo, surat pernyataan yang diperlukan hanya 4 macam saja, bahkan tidak perlu lagi pengisian form manual.
Tapi sayangnya, pengurusan SIUP dan TDP melalui aplikasi ini ternyata hanya bisa dilakukan untuk perusahaan yang berdomisili di Jakarta saja dan memiliki kantor fisik. Bila pelaku usaha legalitas PT Teknologi Otomatis Roket memiliki kantor virtual maka prosesnya tetap melalui website DMPTSP.
Demikianlah ulasan menarik mengenai prosedur dan persyaratan pendirian perseroan terbatas. Semoga ulasan yang sudah kami rangkum di atas bisa bermanfaat. Bahkan menjadi referensi yang tepat bagi Anda pelaku usaha yang ingin melegalkan usahanya.
Legalitas PT bisa dilakukan dengan mudah asal pelaku usaha memenuhi persyaratan yang diperlukan. Seperti legalitas PT Best, legalitas PT Rifan Financindo Berjangka, legalitas PT Pansaka, legalitas PT Mahakarya Berkah Madani. Semoga bermanfaat yah!