About Us

About Us
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Contact Info

684 West College St. Sun City, United States America, 064781.

(+55) 654 - 545 - 1235

[email protected]

Pendirian PT Hukumonline Sejak Diundangkannya UU Cipta Kerja

Pendirian PT Hukumonline

Office Now – Prosedur dan persyaratan terbaru pendirian PT hukumonline setelah berlakunya UU Cipta Kerja mengalami perubahan. Tujuannya untuk memperbaiki sistem investasi di Indonesia.

Namun, definisi PT tidak berubah pada aturan UU Cipta Kerja. Justru mengalami kemudahan, sehingga pelaku bisnis tidak sulit untuk mendirikan PT.

Definisi PT Berdasarkan UU Cipta Kerja

Definisi PT Berdasarkan UU Cipta Kerja

Selama ini, hambatan terbesar dalam mendirikan PT terletak pada syarat yang cukup berat. Selain itu, proses pengurusan perizinan yang lama. 

Berlakunya UU Cipta Kerja ini memudahkan prosedur pendirian PT. Pemerintah Indonesia telah melakukan pembenahan secara bertahap dalam hal mendirikan badan usaha.

Sebelumnya, untuk syarat pendirian PT menurut UU no 40 tahun 2007 menjadi dasar hukumnya. Kini, untuk mendirikan PT merujuk aturan UU Cipta Kerja.

PT didefinisikan sebagai badan hukum persekutuan modal yang berdiri berdasarkan perjanjian. Perseroan Terbatas melakukan kegiatan usaha dengan modal terbagi dalam saham.

PT Menurut UU Cipta Kerja

Pada UU Cipta Kerja, Perseroan Terbatas diatur dalam pasal 109 angka 1. Pasal tersebut mendefinisikan PT sebagai badan hukum persekutuan modal berdiri berdasarkan perjanjian.

PT menjalankan kegiatan usaha menggunakan modal dasar. Modal terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan. 

Badan hukum tersebut memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sesuai peraturan perundang-undangan. 

Kesimpulannya, untuk mendirikan PT harus mencari partner. Namun, terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan UMK. 

Jika Anda tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka bisa mendirikan PT bersama 1 orang lainnya atau lebih. 

Definisi PT Menurut Para Ahli

Sedangkan PT menurut para ahli memiliki pengertian yang berbeda-beda, antara lain:

HMN Purwosutjipto

Menurut HMN Purwosutjipto mendefinisikan PT sebagai persekutuan berbentuk badan hukum. Tidak disebut sebagai persekutuan karena modal badan hukum terdiri dari saham yang dimilikinya.

Zaeni Asyhadie

Beliau mengartikan PT sebagai bentuk usaha berbadan hukum yang awalnya dikenal dengan nama Naamloze Vennootschap

Istilah PT tersebut terbatas pada tanggung jawab para pemegang sahamnya terbatas pada nominal. 

Jenis Pendirian PT Hukumonline

Jenis Pendirian PT Hukumonline

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pendirian PT menurut UU Cipta Kerja, ada baiknya mengenal terlebih dahulu jenis PT.

Syarat dan tata cara pendirian, perubahan dan pembubaran PT diatur dalam Permenkumham nomor 21 tahun 2021.

Aturan tersebut juga menjelaskan 2 jenis PT, yaitu:

PT Persekutuan Modal

Jenis pertama yaitu PT Persekutuan Modal disebut juga sebagai PT biasa. PT Persekutuan modal adalah badan hukum didirikan atas perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha.

Modal dasar untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan saham. 

PT Perorangan

Sedangkan PT Perorangan merupakan badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria UMK. Jenis PT ini juga sering disebut PT UMK.

Pendirian perusahaan PT Perorangan saat pendiriannya hanya untuk orang dan bukan badan hukum. Prosedur serta pendirian PT bisa menggunakan PT biasa apabila pendirinya badan hukum.

Untuk tanggung jawab pendiri PT Perorangan berdasarkan pendirian PT hukumonline dengan kriteria UMK. Saat kriteria tidak terpenuhi, maka bisa mendaftar sebagai PT Persekutuan Modal.

Namun, Anda harus mencari beberapa pemegang saham lain untuk bekerja sama sehingga bisa mendirikan PT bersama. 

Apabila PT perorangan tidak memenuhi kriteria UMK, maka bisa mengubah status menjadi PT Persekutuan Modal.

Pendirian PT Hukumonline: Cara Memperoleh Status Badan Hukum PT 

Cara Memperoleh Status Badan Hukum PT

Berikut ini beberapa cara mendapatkan status badan hukum PT, meliputi:

Pendirian PT Hukumonline: Validasi Data Para Pendiri

Sejak berlakunya sistem OSS, maka pembuatan perusahaan membutuhkan sistem perizinan usaha. Pengurusan sistem perizinan bisa Anda lakukan lebih cepat dan praktis. 

Sebab, sekarang ini sudah menggunakan sistem yang terintegrasi dengan lembaga terkait. Pemeriksaan validasi pada pendirian PT, yakni NIK dan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

Apabila NIK dan KSWP tidak valid, maka proses mendirikan PT tidak bisa berlanjut.

Akta Pendirian

Pendirian PT Hukumonline dimulai dengan membuat Akta pendirian. Akta pendirian harus dibuat dengan bahasa Indonesia di hadapan notaris. 

Namun, ketika Anda mendirikan PT Perseorangan, maka hanya perlu pernyataan pendirian saja. Sehingga tidak perlu lagi melibatkan notaris.

Permodalan

Sebelum berlakunya UU Cipta Kerja, ada batasan minimum modal dasar PT kecil. Sejak peraturan baru diundangkan, maka ada perbedaan besaran modal dasar.

Saat ini, besaran modal dasar ditentukan keputusan PT sendiri. Ada modal yang harus Anda setorkan sebanyak 25 persen dari modal awal.

Penyetoran harus ditunjukkan dengan bukti penyetoran yang sah. Besaran modal ini akan menentukan pembagian skala usaha.

Perubahan ketentuan permodalan ini membawa angin segar bagi para pelaku usaha. Terutama untuk pelaku usaha yang terkendali batasan minimal modal dasar

Mendapatkan Status Badan Hukum

Jika mengacu pada syarat pendirian PT pdf, maka untuk mendapatkan status badan hukum harus mendapatkan tanggal terbitnya Keputusan Menkumham.

Sejak berlakunya UU Cipta Kerja, PT memperoleh status hukum setelah mendaftar ke Kemenkumham dan mendapatkan bukti pendaftaran.

KBLI

Sebelum PT Pendirian hukumonline, ada baiknya Anda sudah menentukan jenis usaha berdasarkan KBLI. Pengelompokan kegiatan ekonomi penting untuk keseragaman konsep, definisi dan klasifikasi lapangan usaha.

KBLI akan terhubung dengan sistem OSS RBA. Sehingga, proses pengurusan izin bisa Anda lakukan secara berurutan.

Perubahan Perizinan Pendirian PT Hukumonline Berdasarkan UU Cipta kerja

Perombakan UU PT berimbas pada konsep perizinan, yakni berdasarkan skala kegiatan usaha. Tujuannya demi mendapatkan penilaian tingkat bahaya serta potensi bahaya.

Tingkat Risiko Usaha

Jenis usaha saat ini ditentukan oleh tingkat risikonya, yakni:

  • Kegiatan usaha berisiko rendah membutuhkan NIB untuk perizinan.
  • Sedangkan kegiatan usaha berisiko menengah rendah membutuhkan NIB dan pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar.
  • Kegiatan usaha berisiko menengah tinggi memerlukan NIB dan sertifikat standar usaha.
  • Terakhir, kegiatan usaha berisiko tinggi membutuhkan NIB, izin edar, izin komersial.

Ada juga sertifikat halal yang bisa Anda urus melalui BPJPH dan SNI melalui BSN. Adanya ketentuan tersebut, maka kegiatan UKM tidak harus mendapatkan izin beragam.

Pendirian PT Hukumonline: Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Simak juga persyaratan untuk mendapatkan izin usaha di OSS berkenaan dengan lingkungan. SPPL menjadi salah satu komitmen prasarana dasar yang harus dipatuhi PT.

Beberapa perizinan yang termasuk dalam komitmen prasarana dasar, yaitu dokumen Amdal dan UKL-UPL. Namun, ketentuan ini tidak wajib bagi:

  • Pelaku usaha berada di kawasan ekonomi khusus atau kawasan industri.
  • Usaha termasuk UKM.

Apabila kegiatan usaha yang ANda jalankan tergolong UMK, maka tidak wajib memiliki UKL-UPL. Anda hanya perlu membuat Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Sebagai catatan perubahan, Anda tidak perlu lagi melakukan pendaftaran usaha. Sejak adanya OSS, maka hanya perlu NIB saja.

Nomor Induk Berusaha berfungsi sebagai identitas pelaku usaha. NIB berlaku seumur hidup, selama pelaku bisnis menjalankan usahanya. 

Sehingga, Anda tidak perlu lagi melakukan perpanjangan apapun. Sejak dicabutnya UU nomor 3 tahun 1982, maka TDP sudah tidak berlaku lagi.

Pendirian PT hukumonline berdasarkan UU Cipta Kerja memberikan kemudahan untuk para pemilik usaha. Persyaratan dan proses perizinan lebih mudah dan praktis.