Office Now – Indonesia berada di peringkat 16 perekonomian terbesar di dunia. Tidak heran jika investor mencari cara persiapan pendirian PT PMA.
Berdasarkan hukum Indonesia, PMA berkewajiban membentuk PT sebelum memutuskan mendirikannya. Namun, ada saja kendala yang dihadapi para pendiri perusahaan.
Persiapan Pendirian PT PMA: Pahami Aturannya Terlebih Dahulu
Negara dengan populasi 273 jiwa dan demografi yang menguntungkan ini membuat Indonesia diproyeksikan menjadi negara perekonomian terbesar di 2030.
Hal ini membuat Indonesia menjadi target realisasi investasi. Faktanya, di tahun 2022, target investasi Kementerian Investasi terlampaui dengan jumlah Rp1.200 triliun.
Ada aturan dasar yang harus pemilik usaha pahami mengenai penanaman modal asing di Indonesia, yaitu:
Berbentuk PT
Penanaman modal sendiri terbagi menjadi dua, yaitu penanaman modal dalam negeri dan PT PMA. PT PMA di Indonesia berkewajiban membentuk badan usaha PT.
Setiap PMA yang ada di Indonesia wajib mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali undang-undang mengecualikannya.
Syarat pendirian PT PMA dapat pemilik bisnis lakukan dengan:
- Mengambil bagian saham saat mendirikan perseroan terbatas.
- Membeli saham
- Melakukan cara lain sesuai ketentuan pada peraturan perundang-undangan.
Kegiatan usaha kategori besar
Persiapan pendirian PT PMA selanjutnya harus memenuhi ketentuan melakukan kegiatan usaha besar. PMA tidak memungkinkan melakukan kegiatan UMK.
Ketentuan memilih bidang usaha
Selain itu, pemilik usaha harus memperhatikan pemilihan bidang usaha apakah masuk kategori terbuka atau tertutup.
Berikut ini beberapa bidang usaha yang tertutup untuk PT PMA adalah:
- Bidang usaha sebagaimana tercantum dalam UU Cipta Kerja pasal 77 angka 12, seperti:
- Budidaya dan industri narkotika golongan I.
- Kegiatan perjudian atau kasino.
- Penangkapan spesies ikan tertentu yang ada dalam aturan Konvensi Internasional endangered Species of Wild Flora dan Fauna.
- Pengambilan karang secara alami atau koral untuk souvenir atau akuarium.
- Industri pembuatan senjata kimia.
- Selain itu, ada larangan contoh PT PMA yang bergerak di bidang industri bahan kimia industri atau bahan yang dapat merusak ozon.
- Industri minuman keras yang termasuk dalam KBLI 11010, 11020 hingga 11031.
Memenuhi ketentuan nilai investasi
Persiapan pendirian PT PMA selanjutnya yaitu memenuhi nilai lebih besar dari Rp10 miliar. Ketentuan ini untuk per bidang usaha KBLI 5 digit untuk setiap lokasi proyek.
Namun, ada pengecualian peraturan penanaman modal asing terbaru bagi PMA yang berada di kawasan ekonomi khusus.
Terutama untuk PMA yang bergerak di bidang teknologi dapat melakukan investasi dengan nilai kurang dari Rp10 miliar.
Kendala yang Sering Terjadi Dalam Persiapan Pendirian PT PMA
Saat mengurus biaya pendirian PT PMA, maka ada beberapa kendala yang sering pemilik usaha hadapi, antara lain:
Pendiri PMA tidak berada di Indonesia
Adakalanya, pada tahapan proses pendirian PT PMA, tidak semua pendiri berada di Indonesia. Sehingga, terkendala saat melakukan penandatanganan akta pendirian PT di notaris.
Untuk menanggulangi hal ini, Anda bisa membuat surat kuasa. Namun, seringkali menjadi masalah tersendiri karena prosesnya panjang dan rumit.
Sebab, ada beberapa tahapan yang harus Anda lalui untuk legalisasi dokumen publik asing, sehingga surat kuasa tersebut bisa digunakan.
Namun, untuk meningkatkan pelayanan publik, pemerintah perlu melakukan penyederhanaan proses legalitas dokumen, khususnya dokumen asing.
Setelah terbitnya PP nomor 2 tahun 2021, maka Indonesia telah menghapus persyaratan legalisasi diplomatik terhadap dokumen asing.
Sehingga, para pendiri PT PMA yang tidak berada di Indonesia bisa menggunakan sertifikat Apostille. Lakukan pengajuan dari negara masing-masing.
Persiapan Pendirian PT PMA: Verifikasi dokumen pendiri PT PMA
Saat mendirikan PT PMA, notaris akan melakukan verifikasi dari berbagai dokumen dari para pendiri PT khususnya untuk WNA.
Salah satu contoh akta pendirian PT PMA pdf, notaris umumnya mengecek paspor pendiri. Hal tersebut dilakukan saat tanda tangan akta pendirian PT PMA.
Oleh karena itu, pendiri PT PMA wajib melampirkan dees of establhsment dari otoritas yang berwenang dari negara asal.
Untuk selanjutnya, dokumen tersebut akan mendapatkan legalisir dari notaris setempat. Hal tersebut bertujuan untuk memverifikasi kebenaran dari dokumen pendiri PT PMA.
Pemenuhan ketentuan permodalan
Kendala dalam persiapan pendirian PT PMA selanjutnya yaitu memenuhi ketentuan besaran modal minimal. Pada dasarnya modal dasar PT diatur dalam PP nomor 8 tahun 2021.
Perseroan Terbatas PMA harus menyetorkan modal minimal sebesar 25 persen dengan bukti penyetoran yang sah.
Sesuai dengan pasal 4 PP nomor 8 tahun 2021, maka PT PMA harus memenuhi modal dasar sebesar Rp10 miliar.
Ketentuan ini dianggap sangat memberatkan investor asing yang ingin mendirikan PT di Indonesia.
Persiapan Pendirian PT PMA: Menentukan lokasi usaha
Beberapa tahun lalu, terdapat aturan tidak tertulis bahwa PT PMA wajib memiliki kantor fisik. Oleh karena itu, pemilik PT PMA harus memiliki atau menyewa kantor fisik.
Tentunya untuk mendirikan sebuah kantor membutuhkan biaya yang besar. Padahal belum tentu PT PMA yang berjalan langsung menghasilkan keuntungan.
Pada dasarnya, prinsip menentukan lokasi usaha tidak hanya ada pada UU PT PMA. Sejak berlakunya UU Cipta Kerja, maka harus Anda perhatikan KKPR.
Kesesuaian antara rencana lokasi dan kegiatan usaha jadi salah satu bagian dari proses pengajuan perizinan di OSS RBA.
Lalu, apakah PT PMA dapat mendirikan virtual office? Pada dasarnya tidak ada aturan khusus mengenai hal ini.
Namun, pendiri PT PMA dapat menggunakan aturan bidang-bidang usaha tertentu yang tidak bisa menggunakan VO.
Misalnya untuk perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan alat farmasi atau alat laboratorium. Sebab, bidan-bidang usaha tersebut mengharuskan kantor fisik untuk mendapatkan izin.
Oleh karena itu, sebelum mendirikan PT PMA, ada baiknya memastikan peraturan terkait bidang usaha yang Anda pilih.
Kendala dalam pengurusan perizinan
Setelah persiapan PT PMA selesai Anda lakukan, maka selanjutnya harus mengurus perizinan. Untuk mengurusnya, lakukan melalui OSS RBA berdasarkan penetapan tingkat risiko.
Selain itu, pengurusan izin juga berdasarkan penetapan skala kegiatan usaha berdasarkan masing-masing KBLI.
Perizinan berusaha terdiri dari empat tingkat risiko, antara lain:
- Risiko rendah
- Menengah rendah
- Risiko menengah tinggi
- Tinggi
PT PMA nantinya dapat menggunakan perizinan untuk menjalankan kegiatan operasional. Kendala yang sering muncul pada saat mengurus perizinan berusaha yaitu sistem OSS RBA belum terintegrasi.
Terkadang, sistem juga belum terintegrasi dengan Kementerian terkait atau pemerintah daerah. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab mengapa proses perizinan menjadi terhambat.
Ada kalanya, PT PMA untuk bidang usaha tertentu harus melakukan verifikasi secara manual. Namun, di sisi lain bidang usaha harus memenuhi PB UMKU.
PB UMKU merupakan perizinan yang diperlukan bagi kegiatan usaha maupun produk yang berada dalam tahap pelaksanaan operasional.
PT PMA yang menjalankan kegiatan di bidang konstruksi dengan KBLI 41014 juga harus memiliki PB UMKU berupa SBU konstruksi.
Persiapan pendirian PT PMA terkadang menemui beberapa kendala. Namun, pemerintah Indonesia telah berbenah untuk mendukung proses pengurusan izin agar lebih mudah.