Office Now – Legalitas adalah hal yang sangat penting agar usaha bisa mendapat perlindungan hukum yang maksimal, seperti misalnya perseroan. Sebenarnya ada cara mendirikan PT dengan langkah sederhana karena kini proses pengurusannya bisa dilakukan secara online. Untuk lebih jelas silahkan simak informasi terlengkap berikut ini.
Lakukan Hal Ini Sebelum Memulai Tahap Cara Mendirikan PT
Melengkapi legalitas usaha adalah kewajiban setiap pelaku bisnis. Hal utama yang harus dilakukan sebagai cara mendirikan PT perorangan atau pun berkongsi ialah mempersiapkan data-data pendirian PT. Melalui kelengkapan data yang sesuai, maka proses permohonan ke Kementrian Perdagangan akan lebih cepat, ikuti tahapan singkat berikut ini.
Mengurus akta pendirian di notaris
Peraturan pemerintah terbaru perihal pendirian PT yang telah ditetapkan tahun 2007 tidak banyak mengalami perubahan dari UU sebelumnya yakni 1995. Peraturan terbaru ini terdiri dari total delapan pasal dari pasal 7 hingga 14. Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa PT merupakan badan usaha dengan kepemilikan sahamnya diberikan kepada dua orang atau lebih.
Hanya saja detail peraturan sedikit dimodifikasi. Di mana pendirian PT tidak harus dilakukan oleh minimal dua orang, melainkan diperbolehkan satu orang saja, asalkan memenuhi persyaratan berikut:
- Perseroan yang melakukan pengelolaan terhadap bursa efek.
- Usaha yang menjadi penjaminan atas kliring.
- Lembaga penyelesaian serta yang bertugas melaksanakan penyimpanan.
- PT dengan kepemilikan sahamnya dipegang oleh negara, dan lain-lain.
Untuk bisa memiliki akta pendirian usaha, maka pemilik harus menggunakan jasa notaris. Dengan begitu akta yang dibuat akan sah di mata hukum. Lakukan konsultasi dengan jasa notaris terkait. Hal ini dimagsudkan supaya pemohon mendapatkan informasi lebih jelas, baik syarat pendaftaran mau pun biaya apa saja yang harus dikeluarkan.
Akta tersebut nantinya juga menjelaskan bentuk perseroan yang dimagsud sebagaimana cara mendirikan PT perseorangan mau pun berkelompok. Biasanya pada saat pengurusan akta notaris, pemilik akan diminta menyertakan berbagai surat-surat perizinan seperti IMB dan izin usaha.
Proses pengesahan yang dilakukan Kementrian
Selanjutnya berkas-berkas pendirian PT harus mendapat persetujuan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi pengesahan ini tidak boleh dilakukan secara mandiri dan otentik. Harus ada lembaga negara dalam hal ini Kemenkumham yang menjadi landasan pengesahan.
Di sinilah peran serta negara untuk menjaga keaslian surat-surat pendirian PT tersebut sehingga mereka mudah melakukan pengawasan demi keselamatan konsumen. Untuk proses pengajuan ke Kementrian ini dapat dilakukan oleh perwakilan atau orang yang dikuasakan oleh pemilik.
Tentunya mereka harus dengan menyertakan surat kuasa bahwa memang benar mereka dimandatkan oleh pemilik untuk melakukan pengurusan legalitas ke Kemenkumham.
Tahapan pengajuan legalitas sebagai cara mendirikan PT
Jika berkas-berkas telah disetujui oleh kementrian terkait, maka dilanjutkan dengan melakukan pendaftaran untuk mendapatkan nomor pendirian PT. Nantinya perolehan legalitas PT dikeluarkan oleh Menteri yang sebelumnya memberikan pengesahan sebagaimana cara mendirikan PT dan CV.
Selanjutnya Kementrian tersebutlah yang akan langsung memasukan nama PT itu ke dalam sistem daftar perseroan yang beroperasi di Indonesia. Sistem ini bisa diakses secara online jadi konsumen pun bisa melihat apakah legalitas sebuah perusahaan tersebut asli atau tidak.
Syarat Lengkap Pengajuan Cara Mendirikan PT
Untuk melengkapi data-data administrasi yang diminta sebagai cara mendirikan PT UMKM, pemohon wajib menyertakan berbagai persyaratan yang dimandatkan sesuai UU. Dokumen tersebut tentulah harus asli dan keberadaannya bisa dipertanggung jawabkan. Biasanya selama proses pengajuan ini, pihak Kementrian akan melakukan pengecekan perihal keasliannya.
Apabila telah terbukti bahwa seluruh data yang disetor benar dan sesuai, maka proses validasi dinyatakan lolos untuk masuk tahap selanjutnya. Namun jika malah sebaliknya, dokumen yang disetor bodong, pemohon bisa diancam tindak pidana pemalsuan data kenegaraan.
Jadi pastikan bahwa seluruh data administrasi tersebut lengkap dan bisa dipertanggung jawabkan. Berikut adalah dokumen yang dimagsud.
Pemohon sudah harus memiliki nama perusahaan
Pastikan pemohon sudah memiliki nama yang akan digunakan untuk perseroannya. Untuk berjaga-jaga dan mengurangi resiko nama kembar, hendaknya memiliki sekurang-kurangnya tiga nama sebagai kandidat.
Untuk PT nasional dengan tanpa pemodal asing, gunakan kata baku berbahasa Indonesia. Contohnya PT Sukses Jaya Makmur, PT Mandiri Abadi, dan lain-lain. Kosa kata dalam perseroan sebaiknya menggunakan kata yang mudah diingat, dan tidak ribet dalam hal penulisan.
Lokasi perusahaan yang bisa dituju
Setiap perusahaan tentunya memiliki lokasi tertentu sebagai pusat bisnisnya, baik sebagai kantor mau pun untuk pabrik. Sebagai cara mendirikan PT Konstruksi atau pun bidang lainnya wajib menyertakan alamat yang bisa dituju.
Sebagai bukti lokasi perusahaan, dalam dokumen biasanya disertakan surat keterangan usaha yang dikeluarkan kepala desa atau lurah di lokasi usaha.
Data diri yang sah dari para pendiri PT
Pendiri PT baik perorangan mau pun kelompok wajib menyertakan sejumlah data diri seperti KK, KTP, hingga NPWP. Jadi seluruh pendiri PT diharuskan adalah seorang WNI kecuali untuk PT PMA yang mana seluruh atau sebagian modalnya dikuasai asing. Untuk kasus PMA ini, pendiri asing tersebut dapat menyerahkan identitas berupa passport.
Nominal modal yang dimiliki untuk mendirikan usaha
Untuk berdirinya sebuah perusahaan tentunya pemilik harus menyiapkan modal yang harus disetor sebagai bukti pendirian. Nantinya banyak modal tersebut akan menentukan klasifikasi PT tersebut.
Perseroan menengah ialah mereka yang memiliki modal antara 500juta hingga 10miliar rupiah. Untuk kelas kecil mampu menyetorkan modal sebesar 50juta sampai 500juta, sedangkan jika modalnya melebihi 10miliar rupiah dikategorikan PT skala besar.
Daftar nama-nama para pegang saham sebagai cara mendirikan PT
Pada dasarnya sebuah badan hukum dikategorikan sebagai perseroan apabila kepemilikan usaha terdiri dari saham-saham. Dengan begitu untuk kategori PT yang bukan perorangan maka kepemilikan sahamnya dapat diberikan kepada orang banyak.
Jadi sebagai salah satu cara mendirikan PT PMA mau pun nasional, nama-nama para pemegang saham juga harus disetorkan.
Tujuan serta magsud perihal pendirian PT
Sebagai badan usaha yang terdaftar hukum tentunya harus memiliki tujuan yang jelas ke arah mana perusahaan akan berjalan. Selain itu juga harus diketahui bidang apa yang akan digeluti dan difokuskan nantinya. Hal ini terkait visi misi perusahaan tersebut baik jangka panjang mau pun pendek.
Surat kuasa untuk mereka yang dikuasakan
Kepengurusan PT memang tidak selalu harus dikerjakan oleh pendiri perseroan. Proses ini bisa diwenangkan atau dilimpahkan kuasanya kepada pihak lain. Namun sebagai bukti terhadap pelimpahan kuasa ini, maka harus disertakan bukti berupa surat kuasa yang dibubuhi tanda tangan sang pendiri tersebut.
Memiliki legalitas memang merupakan hal yang diharuskan sebagai kepatuhan menjadi warga negara, sehingga pemilik wajib mengetahui cara mendirikan PT. Apabila proses dirasa merepotkan dan menjadi penghalang dalam memiliki badan hukum, tidak ada salahnya menggunakan jasa ahli. Mereka dapat membantu pengurusannya dengan sigap dan profesional.