OfficeNow – Seorang pelaku usaha wajib memiliki badan hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, sebelum kegiatan bisnis dilakukan wajib untuk melakukan langkah pembuatan PT. Hal ini perlu menjadi perhatian agar seluruh kegiatan usaha tersebut mendapat jaminan hukum.
Sebab dengan memiliki suatu legalitas yang jelas maka sudah terlihat bahwa PT tersebut melakukan kegiatan bisnisnya sesuai dengan ketentuan. Artinya apa-apa yang yang dilakukan tidak melanggar hukum serta bermanfaat bagi masyarakat. Terutama memberikan perlindungan kepada konsumen pengguna.
Apa Saja Langkah Pembuatan PT?
Langkah pembuatan PT tidak jauh berbeda dengan legalitas badan hukum yang telah ada pada ketentuan. Namun jika Anda memutuskan untuk membuat sendiri tentu harus mengetahui apa saja yang yang menjadi tahapannya. Pelaku usaha dapat memilih mengurusnya sendiri atau menggunakan jasa pembuatan perusahaan.
Mempersiapkan Data Tentang Pendirian Perusahaan Terbatas
Langkah pembuatan PT yang pertama adalah pelaku usaha wajib mempersiapkan seluruh data pendiriannya. Anda wajib menyiapkan 1 nama PT yang terdiri dari 3 suku kata berbahasa Indonesia serta tidak boleh menggunakan serapan asing. Siapkan 22 nama sebagai cadangan. Tujuannya agar proses pengecekan berlangsung cepat.
Pasalnya terdapat ketentuan lain yaitu nama tersebut tidak boleh sudah terdaftar pada sistem OSS. Dengan adanya cadangan tentu akan memudahkan pihak notaris untuk melakukan pengecekan pada nama kedua atau ketiga. Langkah pembuatan PT perorangan pertama ini penting karena akan digunakan sebagai identitas Anda.
Pelaku usaha pun harus menyiapkan tempat dan kedudukan PT yang jelas sesuai dengan keberadaan alamat perusahaan tersebut. Jika merupakan perusahaan cabang maka harus dibuat akta cabang serta mengurus perizinannya. Hal ini berbeda dengan akta pendirian perusahaan kantor pusat..
Pelaku usaha harus dapat menjelaskan tujuan pendirian PT tersebut. Hal itu harus di tertera pada akta pendirian yang yang akan Anda tandatangani. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:
- Pelaku usaha dapat memilih bidang usaha apapun sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
- Kegiatan bisnis yang akan ada wajib tertulis pada akta pendirian PT.
- Untuk setiap kegiatan usaha yang yang direncanakan selain harus tertulis pada akta pendirian juga wajib memiliki izin usaha sesuai dengan bidangnya.
Sebagai kemudahan langkah pembuatan PT pemerintah memberikan kelonggaran pada keharusan kepemilikan modal. Berdasarkan undang-undang Cipta kerja tidak ada lagi pasal yang menentukan berapa besar banyaknya modal yang harus disetorkan ketika akan mendirikan PT.
Menyiapkan Keterangan Domisili Sebagai Langkah Pembuatan PT
Cara pembuatan PT perorangan yang kedua adalah menyiapkan surat keterangan yang menyatakan domisili perusahaan. Pasalnya sudah muncul peraturan daerah yang menyatakan bahwa tidak boleh ada lagi usaha yang berada pada zona perumahan. Ketentuan ini untuk memberikan jaminan lingkungan rumah yang nyaman.
Aturan ini terutama berlaku pada daerah Jakarta yang sudah menetapkan tentang Perda mengenai zona usaha. Oleh karena itu setiap pelaku bisnis wajib memiliki domisili yang yang berada pada wilayah tersebut. Ini juga merupakan salah satu ketentuan wajib bagi cara pembuatan PT atau CV.
Membuat Akta Pendirian PT di Notaris
Langkah membuat PT perorangan yang selanjutnya adalah berhadapan dengan notaris untuk membuat akta pendirian perusahaan. Anda dapat menentukan pejabat yang berwenang sesuai dengan domisili perusahaan atau yang terdekat. Seluruh pendiri wajib hadir untuk menandatangani akta tersebut.
Syarat Notaris yang dapat Anda pilih untuk bekerja sama adalah telah memperoleh SK pengangkatan sebagai pejabat yang berwenang. Juga telah melakukan proses sumpah sebagai notaris. Syarat yang harus terpenuhi oleh pejabat tersebut adalah terdaftar sebagai notaris di Kemenkumham.
Pada saat akan melakukan proses penandatanganan, maka Notaris akan membacakan draft akta tersebut sebagai cara pembuatan PT 2021. Sehingga para pendiri akan lebih mengetahui Apa saja isi dari akta pendirian PT yang akan mereka tandatangani. Antara lain adalah pasal-pasal yang ada dalam surat penting tersebut.
Anda perlu menyiapkan berbagai dokumen penting yang menjadi lampiran pada saat penandatanganan akta pendirian tersebut. Antara lain adalah penggunaan nama serta alamat lengkap perusahaan, Bukti penyetoran modal oleh para pendiri, serta dokumen penting izin yang lain seperti KBLI.
Setelah proses penandatanganan akta selesai maka notaris tersebut akan mengajukan pengesahan PT melalui sistem OSS. Anda perlu menunggu beberapa waktu sampai SK pengesahan dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jika sudah memilikinya maka PT pelaku usaha sudah berbentuk badan hukum yang baru.
Pengajuan NPWP pada Kantor Pajak
Salah satu konsekuensi pengeluaran SK pengesahan badan hukum oleh Kemenkumham, badan usaha tersebut memiliki kewajiban untuk wajib untuk membayar pajak. Oleh karenanya, pelaku usaha memiliki keharusan untuk melakukan pengajuan Nomor Pokok Wajib Pajak pada dinas pajak sesuai dengan domisili PT.
Dengan demikian telah memiliki persyaratan lengkap ketika hendak melakukan kontrak karya dengan pihak lain. Sebab pada umumnya yang menjadi persyaratan adalah akta pendirian perusahaan serta NPWP. Sehingga mengurus kewajiban pajak sesegera mungkin akan memberikan keuntungan tersendiri bagi pelaku usaha.
Namun sebelum melakukan pengajuan NPWP perusahaan sebaiknya pastikan bahwa setiap pendiri telah melakukan kewajiban pajaknya. Jika belum segera selesaikan agar tidak menghambat pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan tersebut. Sebab salah satu syaratnya adalah tidak ada tunggakan pajak pendiri PT.
Mengurus Nomor Induk Berusaha Sebagai Langkah Pembuatan PT
Langkah pembuatan PT Selanjutnya adalah mengurus nomor induk berusaha yang dapat terakses secara online pada OSS RBA. NIB memiliki fungsi yang sangat banyak dan prinsip bagi para pengusaha. terutama ketika akan melakukan kontrak karya serta proses bisnis.
Nomor Induk Berusaha atau NIB juga berlaku sebagai tanda daftar perusahaan atau TDP. Sebagai Angka Pengenal Impor bagi pelaku usaha yang fokus pada kegiatan bisnis tersebut serta akses kepabeanan. Artinya bagi pelaku usaha yang yang bergerak dalam bidang ekspor impor tidak perlu mengurus persyaratan yang lainnya.
Mengurus Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan
Sebagai salah satu syarat cara pembuatan PT berikutnya adalah wajib memiliki sertifikat BPJS Ketenagakerjaan. Sebab dengan memiliki surat keterangan ini berarti perusahaan telah melindungi para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut.
Perusahaan dapat mengurus sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan melengkapi persyaratan yang telah ada oleh lembaga ini. Dokumen yang harus Anda siapkan antara lain adalah sebagai berikut:
- Fotocopy dan asli surat izin usaha perdagangan
- Salinan dan asli berkas kartu Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan
- Dokumen asli serta fotokopi akta perdagangan PT
- Untuk Setiap karyawan wajib memberikan fotokopi e-ktp
- Melampirkan fotokopi kartu keluarga bagi karyawan yang akan ikut serta dalam program BPJS Ketenagakerjaan ini
- Pas foto berukuran 2 x 3 sebanyak 1 lembar
Pelaku usaha yang menginginkan kejelasan badan hukum serta legalitas kegiatan bisnisnya harus melakukan semua langkah pembuatan PT yang telah terjabarkan. Dampak yang akan timbul jika tidak memiliki legalitasnya tentu tidak akan baik bagi kelangsungan usaha tersebut.